Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook Bank Dunia edisi April 2025, 60,3% penduduk Indonesia atau setara 172 juta jiwa tergolong miskin menurut standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas. Angka ini mengejutkan publik mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan hanya 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.
Perbedaan angka yang sangat drastis—hingga 147 juta jiwa—memicu perdebatan publik tentang kondisi kemiskinan sebenarnya di Indonesia. Apakah Indonesia benar-benar mengalami krisis kemiskinan? Atau ini hanya perbedaan metodologi pengukuran?
Artikel ini akan mengupas tuntas data World Bank, membandingkan dengan standar BPS, menganalisis implikasi bagi kebijakan nasional, dan menjawab pertanyaan kritis: standar mana yang lebih relevan untuk Indonesia?
Apa Itu Data 172 Juta Penduduk Miskin dari World Bank?
Standar Garis Kemiskinan World Bank
World Bank menggunakan ambang batas garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar US$6,85 per kapita per hari. Jika dikonversi dengan kurs JISDOR Rp16.829 per dolar AS, angka ini setara dengan Rp115.278 per orang per hari atau sekitar Rp1,15 juta per kapita per bulan.
Standar ini dirancang khusus untuk negara yang sudah masuk kategori upper-middle income country (UMIC)—klasifikasi yang baru disandang Indonesia sejak 2023 setelah mencapai gross national income (GNI) sebesar US$4.580 per kapita.
World Bank sebenarnya memiliki tiga standar garis kemiskinan yang berbeda:
- US$2,15 PPP – untuk mengukur kemiskinan ekstrem global
- US$3,65 PPP – untuk negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income)
- US$6,85 PPP – untuk negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income)
Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antar negara. Nilai dolar yang digunakan bukan kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli di mana US$1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.
Mengapa Angka Indonesia Begitu Tinggi?
Angka kemiskinan 60,3% ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Inilah yang membuat angkanya terlihat sangat tinggi.
Perlu dicatat bahwa meskipun Indonesia masuk kategori UMIC, GNI per kapita Indonesia baru US$4.870 pada 2023, yang hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC dengan rentang nilai US$4.516-US$14.005. Artinya, Indonesia baru “naik kelas” dan masih berada di ujung bawah kelompok negara berpendapatan menengah-atas.
Proyeksi Penurunan Kemiskinan Versi World Bank
Meskipun angkanya tinggi, World Bank memproyeksikan tren penurunan kemiskinan Indonesia:
- 2024: 60,3% (172 juta jiwa)
- 2025: 58,7%
- 2026: 57,2%
- 2027: 55,5%
Proyeksi ini menunjukkan bahwa meskipun persentasenya masih tinggi, terdapat tren perbaikan ekonomi yang konsisten.
Perbandingan dengan Data BPS: Selisih 147 Juta Jiwa
Data Kemiskinan Versi BPS
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang. Ini adalah pencapaian terendah dalam sejarah Indonesia sejak pertama kali angka kemiskinan diumumkan BPS pada 1960.
Bahkan data terbaru BPS menunjukkan penurunan berkelanjutan. Per Maret 2025, angka kemiskinan turun menjadi 8,47%, atau 23,85 juta orang.
Metodologi BPS: Cost of Basic Needs
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN). Penghitungan ini berdasarkan:
Komponen Makanan:
- Standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari
- Disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayuran
- Disesuaikan dengan pola konsumsi rumah tangga Indonesia
Komponen Non-Makanan:
- Kebutuhan minimum tempat tinggal
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pakaian
- Transportasi
Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, dengan komposisi:
- Garis Kemiskinan Makanan: Rp443.433 (74,50%)
- Garis Kemiskinan Bukan Makanan: Rp151.809 (25,50%)
Mengapa Garis Kemiskinan Dihitung di Level Rumah Tangga?
BPS menekankan bahwa konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan.
Per Maret 2025, garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, yang berarti rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota memiliki pengeluaran bulanan di bawah Rp2.875.235.
Ini penting karena dalam satu rumah tangga, kebutuhan ayah berbeda dengan balita, sehingga tidak tepat mengasumsikan setiap anggota rumah tangga membutuhkan pengeluaran yang sama.
Indonesia di Kawasan ASEAN: Peringkat Kedua Tertinggi
Perbandingan Regional
Jika menggunakan standar World Bank US$6,85 PPP, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara adalah:
- Laos: 68,9% (5,87 juta orang dari total 7,8 juta penduduk)
- Indonesia: 60,3% (172 juta orang dari total 285,1 juta penduduk)
- Filipina: 50,6% (58,59 juta orang dari total 115,8 juta penduduk)
- Vietnam: 18,2% (18,38 juta orang dari total 101 juta penduduk)
- Thailand: 7,1% (5,1 juta orang dari total 71,9 juta penduduk)
- Malaysia: 1,3% (462.800 orang dari total 35,6 juta penduduk)
Catatan: Bank Dunia tidak memiliki data kemiskinan untuk Kamboja dan Myanmar.
Perbandingan dengan China
Bahkan dibandingkan China, angka kemiskinan Indonesia masih lebih tinggi. Persentase penduduk miskin di China tercatat sebesar 11,9% dari total populasi 1,4 miliar orang atau setara 166,6 juta penduduk.
Meskipun jumlah absolut penduduk miskin China lebih rendah dari Indonesia (166,6 juta vs 172 juta), persentasenya jauh lebih kecil (11,9% vs 60,3%) karena total populasi China yang lebih besar.
Perbedaan Metodologi: Kenapa Angkanya Bisa Sangat Berbeda?
Tujuan Pengukuran yang Berbeda
Bank Dunia mengakui sengaja membuat ukuran kemiskinan yang berbeda dari definisi kemiskinan nasional karena digunakan untuk tujuan yang berbeda.
Garis Kemiskinan Nasional (BPS):
- Ditetapkan oleh pemerintah
- Dikhususkan untuk konteks kondisi negara sendiri
- Digunakan untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional
- Menargetkan dukungan bagi masyarakat miskin secara spesifik
Garis Kemiskinan Internasional (World Bank):
- Untuk perbandingan antar negara
- Monitoring kemiskinan global
- Standar kesejahteraan global, bukan sekadar kemampuan bertahan hidup
- Mempertimbangkan akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kualitas hidup
Purchasing Power Parity (PPP) vs Kurs Biasa
Garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, PPP conversion factor Indonesia 2017 adalah 5.607,5. Alhasil, standar kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas sebesar US$6,85 setara dengan Rp38.411,37 per kapita per hari atau sekitar Rp1,15 juta per kapita per bulan.
Relevansi untuk Kebijakan Nasional
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau masyarakat untuk bijak menyikapi data World Bank. “Mari kita lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan bank dunia karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja,” kata Amalia.
Bahkan World Bank sendiri menyarankan agar pemerintah Indonesia tetap menggunakan standar penghitungan garis kemiskinan BPS. World Bank menyarankan agar setiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.
Klasifikasi Ekonomi Masyarakat Indonesia
Bukan Hanya Miskin atau Tidak Miskin
Individu yang hidup di atas garis kemiskinan tidak serta merta sejahtera atau aman secara ekonomi. BPS membagi masyarakat Indonesia ke dalam lima kelompok ekonomi:
Data September 2024:
- Kelompok Miskin: 8,57% (24,06 juta orang)
- Pengeluaran di bawah garis kemiskinan
- Kelompok Rentan Miskin: 24,42% (68,51 juta orang)
- Pengeluaran 1,0-1,5 kali garis kemiskinan
- Berisiko jatuh ke kemiskinan jika ada guncangan ekonomi
- Kelompok Menuju Kelas Menengah (Aspiring Middle Class): 49,29% (138,31 juta orang)
- Pengeluaran 1,5-3,5 kali garis kemiskinan
- Kondisi ekonomi lebih stabil tapi belum sejahtera penuh
- Kelas Menengah: 17,25% (48,41 juta orang)
- Pengeluaran 3,5-17 kali garis kemiskinan
- Ekonomi stabil dan sejahtera
- Kelompok Kaya (Affluent): 0,46% (1,29 juta orang)
- Pengeluaran di atas 17 kali garis kemiskinan
Insight Penting
Data ini menunjukkan bahwa 32,99% penduduk Indonesia (92,57 juta orang) masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan—terdiri dari kelompok miskin (8,57%) dan rentan miskin (24,42%). Kelompok ini sangat mudah terpuruk ke kemiskinan jika terjadi krisis ekonomi, PHK massal, atau bencana.
Implikasi bagi Kebijakan dan Masyarakat
Untuk Pemerintah
- Fokus pada Kebijakan Domestik
- Gunakan data BPS untuk program bantuan sosial
- Targetkan 24 juta penduduk miskin dengan program spesifik
- Perhatikan 68 juta kelompok rentan miskin yang berisiko jatuh ke kemiskinan
- Perhatikan Ketimpangan Regional Per Maret 2025, 18 provinsi mencatat angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sementara 20 provinsi di atasnya. Kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 30,03%, sedangkan Bali mencatat angka terendah sebesar 3,72%.
- Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Indonesia juga merilis angka kemiskinan ekstrem pertama kali sejalan dengan Inpres No. 8 tahun 2025. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 0,85% atau 2,38 juta orang, turun dari Maret 2024 yang sebesar 1,26% atau sekitar 3,56 juta orang.
- Perbaiki Gini Ratio Rasio Gini Maret 2025 adalah 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Di perkotaan tercatat 0,395, turun 0,007 poin dari September 2024. Di pedesaan, rasio Gini tercatat 0,299, penurunan 0,009 poin.
Untuk Masyarakat
- Pahami Konteks Data
- Angka 172 juta bukan berarti Indonesia “tiba-tiba lebih miskin”
- Ini perbedaan standar pengukuran kesejahteraan global vs nasional
- Data BPS lebih relevan untuk kondisi riil Indonesia
- Tetap Waspada Ekonomi
- 32,99% penduduk masih dalam kondisi rentan
- Pentingnya menabung dan proteksi finansial
- Perlu keterampilan untuk mobilitas ekonomi
- Tingkatkan Literasi Data
- Jangan langsung percaya headline sensasional
- Pahami metodologi di balik angka
- Cross-check dengan sumber kredibel
Kritik terhadap Metodologi BPS
Metodologi yang Sudah Lama
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, meminta pemerintah segera mengevaluasi standar garis kemiskinan nasional. Metodologi penghitungan kemiskinan BPS belum diperbarui sejak 1998, alias sudah berusia 27 tahun.
Menurut Acuviarta, metode dan pendekatan yang digunakan BPS perlu dikritisi karena garis kemiskinan BPS tidak mengakomodasi perubahan pola konsumsi modern (misalnya biaya internet) dan belum direvisi sejak 1998, meskipun proses penyempurnaan sedang berlangsung.
Kondisi Riil vs Data Statistik
Acuviarta menegaskan bahwa kondisi riil saat ini di lapangan, bisa jadi, jumlah penduduk miskin lebih banyak dari yang dilaporkan BPS, tapi mungkin tidak sebanyak yang dicatatkan Bank Dunia.
Ini menunjukkan bahwa mungkin ada “missing middle”—angka sebenarnya bisa berada di antara 24 juta (versi BPS) dan 172 juta (versi World Bank).
Baca Juga FGD Efektif 2026 untuk Riset Kualitatif Sukses
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Data Kemiskinan 172 Juta
Apakah benar 172 juta penduduk Indonesia miskin?
Ya dan tidak. Angka 172 juta muncul dari laporan World Bank yang menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas sebesar US$6,85 PPP per hari (setara Rp1,15 juta per bulan). Namun, menurut standar nasional BPS yang lebih disesuaikan dengan kondisi Indonesia, jumlah penduduk miskin adalah 24,06 juta orang (8,57%) per September 2024. Kedua angka sama-sama valid tapi digunakan untuk tujuan yang berbeda.
Standar mana yang lebih akurat untuk Indonesia?
BPS dan World Bank sama-sama menyarankan penggunaan garis kemiskinan nasional (BPS) untuk kebijakan domestik. World Bank sendiri mengakui bahwa standar internasional mereka dirancang untuk perbandingan antar negara, bukan untuk implementasi kebijakan nasional. Standar BPS lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan pola konsumsi lokal.
Mengapa angka World Bank jauh lebih tinggi dari BPS?
Perbedaan utama terletak pada garis kemiskinan yang digunakan. World Bank menggunakan standar US$6,85 PPP per hari (Rp1,15 juta per bulan), sedangkan BPS menggunakan Rp595.242 per bulan (September 2024). Selain itu, metodologi berbeda: World Bank fokus pada kesejahteraan global yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup, sementara BPS fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar minimum.
Apakah metodologi BPS sudah ketinggalan zaman?
Ada kritik bahwa metodologi BPS belum diperbarui sejak 1998 dan belum mengakomodasi perubahan pola konsumsi modern seperti biaya internet. Namun, BPS terus melakukan penyempurnaan dan metodologinya masih dianggap relevan karena disesuaikan dengan kondisi riil Indonesia. BPS juga melakukan survei dua kali setahun untuk memastikan data tetap aktual.
Apa yang harus dilakukan pemerintah dengan data ini?
Pemerintah perlu: (1) Tetap menggunakan data BPS untuk program bantuan sosial dan kebijakan domestik, (2) Memperhatikan 68,51 juta kelompok rentan miskin yang berisiko jatuh ke kemiskinan, (3) Mengurangi ketimpangan regional dengan program spesifik untuk provinsi dengan kemiskinan tinggi, (4) Terus menurunkan kemiskinan ekstrem yang saat ini mencapai 2,38 juta orang (0,85%), dan (5) Evaluasi dan perbarui metodologi pengukuran kemiskinan nasional.
Apakah kemiskinan Indonesia membaik atau memburuk?
Membaik secara konsisten. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan turun dari 9,03% (Maret 2024) menjadi 8,57% (September 2024) dan terus turun menjadi 8,47% (Maret 2025)—ini adalah pencapaian terendah sejak 1960. World Bank juga memproyeksikan penurunan dari 60,3% (2024) menjadi 57,2% (2026) dan 55,5% (2027) menurut standar mereka.
Bagaimana posisi Indonesia dibanding negara ASEAN lainnya?
Menurut standar World Bank, Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi setelah Laos (68,9%). Indonesia memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari Filipina (50,6%), Vietnam (18,2%), Thailand (7,1%), dan Malaysia (1,3%). Namun, perlu diingat bahwa angka ini menggunakan standar yang sama untuk semua negara, padahal kondisi ekonomi dan biaya hidup setiap negara berbeda.
Memahami Data dengan Bijak
Data kemiskinan 172 juta penduduk Indonesia versi World Bank bukanlah alarm bahaya yang menunjukkan Indonesia “tiba-tiba jatuh miskin”. Ini adalah perbedaan metodologi dan tujuan pengukuran antara standar global dan standar nasional.
Poin-Poin Kunci:
- World Bank menggunakan standar US$6,85 PPP (Rp1,15 juta/bulan) yang dirancang untuk perbandingan antar negara berpendapatan menengah-atas, menghasilkan angka 60,3% atau 172 juta jiwa
- BPS menggunakan standar Rp595.242/bulan (September 2024) yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar minimum masyarakat Indonesia, menghasilkan angka 8,57% atau 24,06 juta jiwa
- Kedua data sama-sama valid tapi digunakan untuk tujuan berbeda—World Bank untuk komparasi global, BPS untuk kebijakan nasional
- 32,99% penduduk Indonesia masih rentan—terdiri dari kelompok miskin dan rentan miskin yang mudah terpuruk saat krisis ekonomi
- Tren kemiskinan membaik—baik menurut BPS (8,47% Maret 2025) maupun proyeksi World Bank (57,2% di 2026)
Action Plan untuk Masyarakat:
✅ Tingkatkan literasi finansial – Pahami cara mengelola uang dan proteksi dari risiko ekonomi
✅ Bangun emergency fund – Minimal 3-6 bulan pengeluaran untuk menghadapi krisis
✅ Investasi pada skill – Tingkatkan keterampilan untuk mobilitas ekonomi
✅ Pahami konteks data – Jangan mudah panik dengan headline sensasional tanpa memahami metodologinya
✅ Partisipasi dalam pembangunan – Dukung program-program pengentasan kemiskinan di lingkungan sekitar
Artikel ini ditulis berdasarkan riset mendalam terhadap publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Macro Poverty Outlook World Bank, dan analisis dari berbagai sumber kredibel. Informasi disajikan dengan pendekatan data-driven untuk membantu masyarakat memahami konteks kemiskinan Indonesia secara komprehensif.
Sumber Referensi
- BPS – Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen. Press Release, 15 Januari 2025.
- BPS – Understanding the Differences in Poverty Rates Reported by the World Bank and Statistics Indonesia. Press Release, 2 Mei 2025.
- BPS – Poverty Rate Continues to Decline. Press Release, 25 Juli 2025.
- World Bank – Macro Poverty Outlook, April 2025 Edition
- Bisnis.com – Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Tergolong Miskin, Capai 172 Juta Orang. 28 April 2025.
- CNBC Indonesia – Data Bank Dunia: 60,3% Penduduk Indonesia Miskin. 29 April 2025.
- The Stance ID – Bank Dunia: 60 Persen Penduduk Indonesia Miskin. 6 September 2025.
- Kementerian PANRB – World Bank: Garis Kemiskinan BPS Tetap Relevan untuk Kebijakan Nasional.
- ANTARA – BPS Sebut Tingkat Kemiskinan September 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. 15 Januari 2025.
- Detik – Beda Data Penduduk Miskin di Indonesia: BPS 8,57%, Bank Dunia 60,3%. 2 Mei 2025.
